Kuncishock News – Bayang-bayang krisis finansial kembali melanda raksasa properti China, kali ini menimpa salah satu pengembang non-BUMN terbesar berdasarkan penjualan, Country Garden.
Berita ini muncul setelah perusahaan tersebut dilaporkan telah gagal membayar dua pembayaran kupon obligasi dolar pada 1 Agustus, dengan total nilai US$ 22,5 juta (sekitar Rp 342 miliar).
Obligasi yang terkena dampak meliputi yang jatuh tempo pada Februari 2026 dan Agustus 2030.
Dalam pernyataan resmi, perusahaan menyatakan bahwa mereka tengah melakukan “peningkatan pengaturan modal untuk memastikan hak legal atas utang.”
Hal ini dilakukan dalam upaya mengatasi tekanan finansial yang tengah dihadapi.
Total kewajiban perusahaan pada akhir tahun 2022 mencapai US$ 194 miliar, dengan eksposur yang signifikan terhadap kota-kota tingkat rendah di China.
Sentimen negatif segera terasa di pasar, terutama pada saham Country Garden yang terdaftar di bursa Hong Kong, yang mengalami penurunan tajam.
Pengembang non-BUMN lainnya juga merasakan dampak serupa, seperti yang terjadi pada saham Longfor.
Analis dari CreditSight, Nicholas Chen, berpendapat bahwa situasi di mana Country Garden kesulitan membayar bunga obligasi, alih-alih pokok utang, mengindikasikan bahwa likuiditas perusahaan sedang sangat terbatas.
“Dalam skala sebesar ini, kemungkinan dampak negatif akan merembes ke sektor lain, terutama investor yang saat ini berinvestasi pada pengembang swasta yang masih bertahan,” ungkapnya.
Pengamat lain, Sandra Chow, yang juga merupakan co-head of Asia Pacific Research for CreditSights terkait Fitch Ratings, menyampaikan pandangan serupa.
Ia mengemukakan bahwa mengingat tren penurunan penjualan rumah di China, yang ditandai dengan penurunan tahunan yang signifikan dan harga rumah yang terus merosot beberapa bulan terakhir, kebangkrutan pengembang properti lainnya bisa memicu dampak negatif yang lebih luas.
Sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah China telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan spekulasi dan risiko finansial di sektor properti.
Pada tahun 2020, Beijing menerapkan kebijakan yang mengurangi ketergantungan para pengembang pada utang untuk memacu pertumbuhan.
Ingatan akan kebangkrutan raksasa properti Evergrande pada akhir 2021 masih segar.
Kegagalan perusahaan tersebut dalam membayar utang senilai sekitar US$ 300 miliar telah mengirimkan sinyal keras tentang kerapuhan sektor properti China.
Akibat dari ketidakpastian di sektor properti ini, para analis memperkirakan bahwa sentimen pembeli rumah secara keseluruhan juga akan terkena dampak negatif.
Kondisi ini semakin menegaskan perlunya otoritas China untuk terus memantau dan mengelola krisis finansial yang berkaitan dengan sektor properti guna menjaga stabilitas ekonomi negara.
Sumber : cnbcindonesia.com
